Kolaka, 23 Juni 2026 — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kolaka menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Dari Bumi Mekongga untuk Indonesia” sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi yang dipusatkan di Tugu Adipura Kolaka dan dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Kolaka tersebut menjadi ruang penyampaian suara mahasiswa terhadap sejumlah isu nasional dan lokal yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
Dalam aksi tersebut, PMII Kolaka menyampaikan 10 poin tuntutan, yaitu:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta membubarkan KDMP.
- Menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat.
- Memulihkan hak partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat dalam proses perumusan regulasi dan kebijakan publik.
- Menegakkan sistem meritokrasi serta mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten dan tidak sesuai dengan bidangnya.
- Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya untuk mendukung sektor pendidikan melalui program CSR perusahaan.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor.
- Mengevaluasi keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di kawasan PSN dan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan kesejahteraan dan upah guru honorer.
- Mengaudit serta merevisi kebijakan dan perjanjian terkait PSN di Kabupaten Kolaka agar lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
- Memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Ketua PC PMII Kolaka, Bhakti Eki, menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Dari Bumi Mekongga, kami ingin menyampaikan bahwa suara masyarakat daerah tidak boleh diabaikan. Sepuluh tuntutan ini lahir dari realitas yang dirasakan masyarakat dan menjadi bentuk komitmen PMII Kabupaten Kolaka untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Melalui aksi ini, PMII Kolaka menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang aktif mengawal kebijakan publik serta menyuarakan aspirasi masyarakat demi terciptanya pembangunan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.
